Survei Indikator: Kejagung Puncaki Kepercayaan Publik, KPK Terendah di Antara Penegak Hukum

SUARA AKSARA, JAKARTA – Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

Dalam survei ini, Kejagung menempati urutan ketiga setelah Presiden dan TNI, dengan persentase kepercayaan publik mencapai 75%.

“Kalau dilihat, TNI masih menjadi institusi paling dipercaya publik dengan 96%, disusul Presiden sebesar 86%, lalu Kejaksaan Agung di angka 75%,” jelas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, saat merilis survei secara daring terkait Keyakinan dan Ekspektasi Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, Minggu (27/10/2024).

Berikut lembaga penegak hukum lainnya berdasarkan tingkat kepercayaan publik:

  • Pengadilan: 73%
  • Polri: 69%
  • Mahkamah Konstitusi (MK): 68%
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): 65%

Menteri Perumahan, Maruarar Sirait, turut memberikan apresiasi atas pencapaian Kejagung sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan tertinggi. Ia juga mengingat pernyataan ST Burhanuddin mengenai pentingnya memulai pemberantasan korupsi dari pucuk pimpinan.

“Jaksa Agung sudah bilang kalau ingin memberantas korupsi, harus mulai dari kepalanya. Saya pikir, kalau Jaksa Agung bisa berbicara begitu, kami para menteri juga harus memberi contoh yang sama,” ujar Maruarar, politikus dari Partai Gerindra yang turut hadir dalam acara tersebut.

Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia berlangsung pada 10-15 Oktober 2024. Sampel diambil dari 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi Indonesia, dengan metode multistage random sampling. Populasi survei meliputi warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau yang sudah menikah.

Responden diwawancarai langsung oleh pewawancara terlatih, dan quality control dilakukan secara acak terhadap 20% sampel dengan kunjungan ulang (spot check) untuk memverifikasi hasil. Tidak ditemukan kesalahan berarti dalam proses kontrol tersebut.

Hasil survei ini konsisten dengan temuan Litbang Kompas pada Juni 2024, yang menunjukkan peningkatan citra delapan lembaga negara, di antaranya Polri, TNI, DPD, Kejagung, Mahkamah Agung (MA), DPR, MK, dan KPK.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *